City's Wish List

Ketimpangan pendapatan kita  demikian parahnya.1% elit finansial-ekonomi menguasai 41% kemakmuran. UU pilkada berpotensi memperburuk situasi dengan memunculkan ketimpangan politik , makin meminggirkan mereka yang selama ini voiceless dan powerless.

Ramuan oplosan  ketimpangan  pendapatan dengan dan ketimpangan  politik ini, daya rusaknya sangat efektif.  Menjadi ancaman  langsung bagi kehidupan generasi berikut, ke anak cucu.

Jauh-jauh hari Sahabat Nabi, Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab sudah berpesan:  Barangsiapa yang hak nya dirampas, namun diam saja. Maka ia seperti setan yang bisu.

imho

Satu hal yang menarik dari laporan McKinsey tentang Indonesia: 'Membuka grendel  potensi ekonomi kepulauan' (2012). Lansekap pembangunan kita sedang berubah drastis. Pada 2030 akan ada 71% penduduk yang tinggal di perkotaan. Fakta yang mesti disoroti:  kota-kota kelas menengah lah- terutama yang diluar Jawa-yang berpotensi besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Batam, Pekanbaru, Makassar, Balikpapan termasuk diantaranya. Saat ini ekonomi kota-kota tersebut  tumbuh diatas 7%, -bahkan ada yang mencapai 9%-, jauh diatas rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk 1-2 juta yang didominasi kaum muda, kota kota itu mempunyai kapasitas bertumbuh lebih lapang dibanding Jakarta misalnya, yang hanya bisa tumbuh kurang dari 6% , pun dengan kondisi infrastruktur yg saat ini masih 'ngesot'.

Paralel dengan itu. Kepemimpinan yang tampil sebagai pembaharu adalah juga dari kota -kota kelas menengah. Ridwan Kamil , Jokowi di Solo dan Ahok dari Bangka Belitung misalnya. Yang lain pun menyusul. Saat ini Kab. Bantaeng di Sulsel dipimpin seorang doktor  (Pak Nurdin Abdullah) yang sebelumnya menjadi direksi perusahaan Jepang, dan saat ini daerahnya berakselerasi dengan amat baik. Mereka mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberangus korupsi. Mereka juga menjadi bekal itikad politik yang mumpuni untuk menggenjot habis laju pembangunan infrastruktur.

Dari sini,  mengcopy-paste pola di Jakarta jelas bukan jawaban. Pohon-pohon inovasi dan solusi itu justru bertumbuh di kota  menengah di daerah. Untuk kualitas 'taman ekonomi' yang lebih sehat,  pohon  baru di daerah lah yang harus dipelihara,  demi mengimbangi dominasi pohon di Jakarta.

Kenyataannya kita telah kehilangan momentum. Kota -kota besar kita  gagal membangunan bandara, pelabuhan, kereta api, jalan raya, yang bisa bersaing 'neck to neck' dengan Tiongkok. Bisa jadi ini saatnya energi pembanguan infrastruktur itu dialihkan ke kota-kota kelas menengah di daerah.

Dan tak lama lagi, bakal dijumpai orang Jakarta yang  terpana, terbengong  mendengarkan cerita sejawat mereka di kota lain di daerah , tentang betapa mudahnya bepergian di kota mereka dengan transportasi umum yang  tertata, tentang kualitas kesehatan dan pendidikan mereka  yang lebih memadai.

Pertanyaannya bukan  apakah kota - kota daerah mau mengejar ketertinggalannya, namun apakah Jakarta mau memberi kesempatan kota-kota di daerah untuk tumbuh pada kecepatan jelajahnya ?

Corporatocracy

“Ternyata mustahil untuk membantah bahwa tim kami ada disini untuk alasan yang semata egois. Kami mendorong kebijakan luar negeri dan kepentingan perusahaan Amerika. Kami disetir oleh  keserakahan, ketimbang   niatan untuk membuat hidup mayoritas orang Indonesia menjadi lebih baik. Sebuah kata muncul di benakku: Corporatocracy.” - dikutip dari ‘Confessions of an Economic Hit Man’ karya John Perkins.

Korporatokrasi sebagai sebuah sistem ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh perusahaan, diciptakan semata untuk melayani ‘vested interest’,  yang pada saat yang sama melupakan moral serta  prinsip ekonomi yang bermartabat. John Perkins - yang banyak melakukan investigasi dari kasus di Indonesia,  menulis :  tugas mereka adalah “menyakinkan negara berkembang untuk menerima pinjaman dalam jumlah amat besar,  untuk  mengalirkan dengan corong  uang tersebut ke perusahaan Amerika. Pemerintah Amerika serta lembaga donor internasional kemudian meminta ‘daging kiloan’ sebagai imbal baliknya, termasuk akses ke sumberdaya alam, kerjasama militer serta dukungan politik”

Menyambung  poin oleh salah satu Capres : “Jika kita memiliki sapi yang sehat, yang  gemuk di pekarangan kita. Kemudian ada orang lain lewat. Wah sapinya gemuk ya?, ternyata  kemudian dia ambil, dia angkut ke truk. Ya , memang kita sendiri sebagai pemilik yang salah.”
Tidak banyak yang bisa kita lakukan saat sapinya sudah seberang laut , dijual orang. Namun paling tidak kita sebagai pemilik saatnya  punya perangkat yang mumpuni, yang bisa mengatasi - atau  setidaknya mengimbangi  - kecanggihan perangkat pelaku korporatokrasi ini.

Korporatokrasi adalah fenomena ‘multifacet’, yang melibatkan  arena ekonomi, sosial, lingkungan serta politik.  Oleh karenanya kita  perlu  sebuah sistem yang dengannya kita bisa berpikir.  Dalam hal mengatasi kerusakan,  kita perlu perangkat bagi strategi dan proses implementasinya . Perangkat  yang tidak semata mengatasi  nihilnya struktur pemetaan korporatokrasi ini, namun juga  membantu kita menginvestigasi permasalahan terbesarnya,  yang bisa bercerita secara akurat tentang skala kerusakannya. Sebuah perangkat   yang memadukan kompleksitas dan menguak keterkaitan antara berbagai modus korporatokrasi , serta  memetakan lokasi dan alokasi aktivitasnya. Dengan harapan bisa secara transparan memberikan gambaran ,  untuk kemudian  pada akhirnya memicu tindakan bersama.

Meski apa yang lazim terjadi sekarang  adalah   demo crazy, namun kita harus terus berproses menuju kedewasaan. Konsolidasi demokrasi mesti terus dilakukan, secara konsisten dan kontinyu. Idealnya begitu demokrasi kita mapan, kita juga akan punya kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memberantas korporatokrasi ini.