City's Wish List

Meski pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh angka 6%. Sepuluh tahun masa pemerintahan SBY , tidak  berbuah pertumbuhan  berkualitas. Jurang ketimpangan ekonomi makin menganga. Pertumbuhan hanya terjadi di segelintir yang kaya, dengan ongkos memiskinkan mereka yang sudah miskin. Indeks Koefisien Gini  menyentuh 0.41 , memburuk dari posisi   semula di 0.35 pada tahun 2005. Ini sudah melewati ambang ketegangan sosial -menurut Bank Dunia- di level 0.40. Tikungan yang berbahaya, karena kita tidak pernah siap dengan resolusi konflik.

Visi yang kuat, dan tentu saja yang dijalani konsisten, akan banyak menolong. Fakta ini cukup fundamental untuk segera di tindak lanjuti dalam program kerja terukur. Namun jika semata terpaku pada aturan dan prosedur formal, kepentingan ini tidak akan tertangkap radar penyelenggara negara.

Pemerintah mestinya fokus memperkuat akses bagi 'poorest of the poor' :  jaminan kesehatan, pendidikan berkualitas, perumahan self-help,  transportasi umum dan kredit mikro tanpa agunan. Sehingga mereka bisa ikut gerbong vertikal yang ditarik kelas menengah.

Jika kita membolak balik fakta sejarah, tak banyak pemimpin Jakarta yang  mampu secara total bekerja demi kebaikan warganya. A true leader, not a project dealer. Yang fokus memboyong hasil pembangunan ke hadapan masyarakat. Dengan capaian yang riil, berdampak langsung pada hajat hidup hari ke harinya warga. Yang bukan ritual semu ala pejabat, bukan pencitraan, bukan  semata polesan polling politik. 

Setelah ketokohan Ali Sadikin, sekarang banyak orang menaruh harapan pada diri Jokowi. Dari apa yang telah beliau lakukan di Solo, dengan pendekatannya yang lebih humanis dan  pro masyarakat bawah. Rekam jejaknya  tampak pada peremajaan pasar  tradisional tanpa menggusur, reformasi birokrasi dan upaya transparansi.

Wajar saja jika kemudian orang berharap dia dapat meng-copy paste nya di Jakarta. Jokowi adalah satu dari sedikit  pemimpin formal yang dipercaya dapat merubah lansekap kebijakan di Jakarta. Dia diandalkan untuk merubah haluan mesin birokrasi untuk fokus melayani.

Perahu perubahan ini tentunya perlu waktu.  Untuk bisa konsisten melaju dengan kecepatan jelajahnya. Oleh waktu pulalah, integritas, itikad dan determinasi mendapatkan ujian yang sebenarnya. Perahu perubahan juga tak selalunya didukung angin yang bersahabat. Ada kalanya musim berganti dan angin  berbalik, menggoyang biduk demikian kerasnya. 

Saat ini perahu Jokowi mesti berhadapan dengan ombak politik yang  secara brutal hanya fokus pada hasil jangka pendek. Badai kepentingan yang melulunya tentang pemilu berikut, bukan generasi berikut. Belum lagi godaan untuk posisi yang lebih mentereng  yang juga tak kurang kencangnya. A perfect storm.

Ini faktanya : Perahu  Jokowi - yang diharapkan fokus pada kerja kerja untuk masyarakat-bagaimanapun juga energinya terbatas. Sad but true. Dan  bisa jadi tidak cukup  daya untuk menaklukkan terjangan ombak badai itu. Kalau pun bisa bertahan, sampai kapan?

Saatnya  berpikir realistis - dan  sistemik kalau kita cukup beruntung. Hope for the best and prepare for the worst. Dalam urusan merawat kepentingan masyarakat banyak, serta  membangun  civil society yang kuat, sayangnya,  kita tidak bisa hanya mengandalkan perahu-perahu individu.

Sudah masanya untuk beralih dan   gunakan  lokomotif yang lebih kuat. Lokomotif itu  adalah 'partisipasi masyarakat'. Partisipasi yang otentik, yang terbuka dan powerful. Yang kita rakit, kita bangun perlahan tapi pasti. Tidak  cukup hanya itu, kita perlu buat juga rel perubahannya:  Pengembangan kapasitas, birokrasi yang berorientasi kinerja,transparansi  dan kepastian hukum. Rel yang memberikan kita kepastian akan perbaikan, yang fokus dan ajeg membawa ke stasiun final: masyarakat madani yang kuat dan mandiri. Kini saatnya membangun sebuah sistem yang tidak semata bergantung pada kebaikan hati individu. Sebuah sistem  dengan bangunan  kokoh, yang kuat menarik segenap potensi warganya, membawa  pada kualitas hidup  yang lebih baik.